RSS

Arsip Penulis: asminkarris

Ringkasan Materi PPKn X Semester 1 SMK/SMA Edisi Revisi (Kumpulan Materi PPKn dari RPP)

BAB I
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi :
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkat nya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewena ngan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 3, 2017 in Materi PKn 10

 

Tag: ,

Ringkasan Materi PPKn XI Semester 1 SMK/SMA (Kumpulan Materi dari RPP PPKn)

BAB I
MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM
Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 angka (6) UU No 39 Tahun 1999)

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:
a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang lansung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan
b. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia
b. Pealanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi.

Klasifikasi Hak Asasi Manusia berat menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, antara lain :
a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis dan agama
b. Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiyaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid
Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 3, 2017 in Materi PKn 11

 

Tag: ,

Materi PPKn SMK Kelas X Semester 2 (Kurikulum 2013)

BAB V
MENGARUNGI BAHTERA KEADILAN BANGSA INDONESIA

A. Hukum, Keadilan dan Ketertiban

1. Makna Hukum
a. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang yang mempunyai sifat mengikat, mengatur, memaksa dan bersanksi
b. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (Immanuel Kant)
c. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (Leon Duguit)
d. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya (E.M. Meyers)
e. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (S.M. Amin)
f. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu (J.C.T. Simorangkir)
g. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya (M.H. Tirtaatmidjaja)
Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 10, 2016 in Materi PKn 10, PKn-koe

 

Tag: , , , ,

Materi Pembelajaran PPKn SMK

Bagi yang memerlukan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), silahkan mendownloadnya disini !

Buku PPKn SMK Kurikulum 2013

Buku Siswa

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa (Edisi Revisi 2016)
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa Semester 1
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa Semester 2
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Siswa Semester 1
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Siswa Semester 2
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Siswa

Untuk Guru

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru (Edisi Revisi 2016)
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Guru

Ringkasan Materi PPKn SMK Kurikulum 2013

Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2 (Edisi Revisi 2016)
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 2

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 3, 2015 in Materi PKn

 

Tag: , ,

Materi PPKn SMK Kelas X Semester 1 (Kurikulum 2013)

BAB I
NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Perlindungan dan Pemajuan HAM

1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak dasar, hak pokok, hak pundamental yang melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (John Locke)
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci (Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM)
Setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, karena setiap orang memiliki kebebasan dan kesamaan harkat, derajat serta martabat. Manusia merupakan makhluk Tuhan YME yang paling mulia. Karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati dan dilindungi oleh setiap orang.

2. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia :
– Kasus Marsinah (1993), Kasus Munir (2004)
– Kerusuhan Tanjung Priok (1984)
– Tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)
– Kerusuhan Tri sakti (1998)
– DOM Aceh, Petrus
Sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, hal ini disebabkan karena manusia lebih mementingkan diri (egois), kekuasaan yang berelebihan dan kurangnya kesadaran hukum
Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2015 in Materi PKn 10

 

Tag: , , , , , ,

Materi PPKn SMK Kelas XI Semester 2 (Kurikulum 2013)

BAB VI
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Makna Hak Warga Negara
– Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara
– Contoh hak warga negara :
– Memperoleh pendidikan yang layak
– Memperoleh penghidupan yang pantas
– Mempergunakan sarana prasarana umum
Perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara :
– Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir. Sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang
– Hak warga negara sifatnya nasional, dibatasi oleh status kewarganegaraannya artinya tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia akan tetapi semua hak asasi manusia, juga merupakan hak warga negara.
– Misalnya hak setiap warga negara menduduki jabatan pemerintahan RI adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi setiap orang bukan warga negara Indonesia

2. Makna Kewajiban warga Negara
– Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai anggota dari sebuah negara
– Contoh kewajiban warga negara :
– Membayar pajak tepat waktu
– Mematuhi peraturan lalulintas angkutan jalan raya
– Membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman
Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi :
– Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan
– Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar, pokok, pundamental yang harus dilaksanakan setiap setiap orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan seseorang

Read the rest of this entry »

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 26, 2015 in Materi PKn 11

 

Tag: , , , , ,

Administrasi Guru PPKn SMK Kurikulum 2013

DOWNLOAD ADMINISTRASI
GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMK

Bagi rekan-rekan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang membutuhkan perangkat pembelajaran, dipersilahkan untuk mendownloadnya disini ! Semoga membantu dan bermanfaat !

Silabus PPKn SMK Terbaru:

Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 1 (Edisi Revisi 2017)
Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 2 (Edisi Revisi 2017)

Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 1 (Edisi Revisi 2016)
Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 2 (Edisi Revisi 2016)

Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 1
Silabus PPKn Kelas X SMK Semester 2
Silabus PPKn Kelas XI SMK Semester 1
Silabus PPKn Kelas XI SMK Semester 2
Silabus PPKn Kelas XII SMK Semester 1
Silabus PPKn Kelas XII SMK Semester 2

RPP PPKn SMK Berdasarkan Kurikulum 2013 

RPP PPKn Kelas X SMK (Edisi Revisi 2017)

BAB I Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahana Negara
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Tentang WNI, Penduduk, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
BAB III Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Tentang Wilayah Negara, Pertahanan dan Keamanan
BAB IV Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
BAB V Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

BAB VI Hakekat Bangsa dan Negara
BAB VII Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
BAB VIII Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
BAB IX Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB XXX Lampiran – Lampiran

RPP PPKn Kelas X SMK (Edisi Revisi 2016)

BAB I Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahana Negara
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB III Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
BAB IV Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

BAB V Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
BAB VI Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
BAB VII Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB XXX Lampiran – Lampiran

RPP PPKn Kelas X SMK

BAB I Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
BAB II Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
BAB III Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB IV Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

BAB V Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
BAB VI Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi
BAB VII Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
BAB VIII Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

RPP PPKn Kelas XI SMK

BAB I Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
BAB II Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB III Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
BAB IV Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
BAB V Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian

Bab VI Menyibak Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Bab VII Menatap Tantangan Integrasi Nasional
Bab VIII Menelusuri Dinamika Kehidupan Bernegara dalam Konteks Geopolitik Indonesia
Bab IX Mencermati Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia

RPP PPKn Kelas XII SMK

BAB I Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Perlindungan, Pemajuan dan Pemenuhan HAM
BAB II Peraturan Tentang Wilayah Negara, Warga Negara dan Penduduk, Agama dan Kepercayaan serta Hankam
BAB III Perkembangan Demokrasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
BAB IV Sistem Pembagian Kekuasaan pemerintahan Negara, Kementerian Negara dan Pemerintahan Daerah
BAB V Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat

BAB VI Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban sebagai Warga Negara
BAB VII Strategi Mengatasi Ancaman dan Pembangunan Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
BAB VIII Dinamika Kehidupan Bernegara
BAB IX Budaya Politik Indonesia

Prota dan Promes PKn SMK :

Program Semester 1 PPKn Kelas X SMK/SMA (Edisi Revisi 2017)
Program Semester 2 PPKn Kelas X SMK/SMA (Edisi Revisi 2017)

Program Semester 1 PPKn Kelas X SMK (Edisi Revisi 2016)
Program Semester 2 PPKn Kelas X SMK (Edisi Revisi 2016)

Program Semester 1 PPKn Kelas X SMK K-13
Program Semester 2 PPKn Kelas X SMK K-13
Program Semester 1 PPKn Kelas XI SMK K-13
Program Semester 2 PPKn Kelas XI SMK K-13
Program Semester 1 PPKn Kelas XII SMK K-13
Program Semester 2 PPKn Kelas XII SMK K-13

Ringkasan materi PPKn SMK sesuai RPP :

Materi PPKn X SMK Semester 1 (Edisi Revisi 2017)
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2 (Edisi Revisi 2016)

Materi PPKn X SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 2

Buku PPKn SMK Kurikulum 2013

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa (Edisi Revisi 2016)
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru (Edisi Revisi 2016)

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Siswa
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Siswa
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Guru

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) PPKn SMK :

KKM PPKn Kelas X
KKM PPKn Kelas XI
KKM PPKn Kelas XII

Kalender Pendidikan:

Kalender Penddikan Tahun Pelajaran 2017-2018
Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2014-2015

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017-2018

 
19 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 17, 2015 in Download, RPP PKn

 

Tag: , , , , ,