RSS

MODEL PEMBELAJARAN PPKn

MODEL – MODEL PEMBELAJARAN PPKN X SMK (Semester 1)

1. JIG SAW (Team Ahli)
Materi : BAB I Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
Kelas / Semester : X /1

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk menganalisis / menelaah lembaga-lembaga negara RI yang akan di presentasikan pada 2 lembar kertas dan diberi nama kelompok / kelas (40 menit), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kelompok 1 : Analisis tentang Kekuasaan Konstitutif
b. Kelompok 2 : Analisis tentang Kekuasaan Legislatif
c. Kelompok 3 : Analisis tentang Kekuasaan Eksekutif
d. Kelompok 4 : Analisis tentang Kekuasaan Yudikatif
e. Kelompok 5 : Analisis tentang Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif
f. Kelompok 6 : Analisis tentang Kekuasaan Moneter
Dengan indiator sebagai berikut :
• Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945.
• Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya.
• Permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut.
• Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Team Ahli dari kelompok 1,2,3 mempresentasikan hasil telaahnya kepada kelompok 4,5,6. Misalnya Kelompok 1 presentasi kepada kelompok 4 – 5 – dan 6 secara berputar dst, sebagai sesi pertama (45 menit)
4. Kemudian Team Ahli dari 4,5,6 mempresentasikan hasil telaahnya kepada kelompok 1,2,3 secara berputar, pada pertemuan berikutnya (45 menit)
5. Hasil analisisnya diserahkan kepada Guru sebagai bahan untuk penilaian

2. CEPAT TEPAT PPKN (CCP)
Materi : BAB II Ketentuan UUD NRI 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
Kelas / Semester : X /1

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Beberapa siswa ditunjuk untuk menjadi : Moderator, Pencatat skor dan Pencatat Waktu dan Bell secara demokratis
3. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk membuat 5 soal / pertanyaan dengan menelaah materi (30 menit), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kelompok 1 : Warga Negara dan Penduduk Indonesia
b. Kelompok 2 : Kemerdekaan Beragama
c. Kelompok 3 : Kerukunan Beragama
d. Kelompok 4 : Wilayah Negara Kesatuan RI
e. Kelompok 5 : Pertahanan dan Keamanan NRI
f. Kelompok 6 : Kesadaran Bela Negara
4. Tiap-tiap kelompok membuat 5 (soal) pertanyaan : (4 soal pertanyaan wajib dan 1 soal untuk rebutan) dalam kertas 1 lembar tentang materi yang sudah ditentukan
5. Kelompok 4,5,6 menunjuk 3 perwakilan untuk tampil ke depan sebagai peserta Cepat Tepat PPKn (CCP) sebagai Regu A, B dan C (25 menit)
6. Moderator membacakan pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1,2,3 (4 soal pertanyaan wajib dan 1 soal untuk rebutan) yang dibantu oleh Pencatat Skor dan Pencatat Waktu dan Bell
7. Kelompok 1,2,3 (pembuat soal) mengamati dan menyimak jalannya Cepat Tepat .
8. Kemudian Kelompok 1,2,3 menunjuk 3 perwakilan untuk tampil ke depan sebagai peserta Cepat Tepat PPKn (CCP) sebagai Regu A, B dan C (25 menit)
9. Moderator membacakan pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1,2,3 (4 soal pertanyaan wajib dan 1 soal untuk rebutan) yang dibantu oleh Pencatat Skor dan Pencatat Waktu dan Bell
10. Kelompok 4,5,6 (pembuat soal) menyimak dan mengamati jalannya Cepat Tepat
11. Lembar soal dan hasil Cepat Tepat diserahkan kepada Guru sebagai bahan penilaian

3. TEKA TEKI SILANG PPKN (TTSP)
Materi : BAB III Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945
Kelas / Semester : X /1

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk membuat TTS (Teka Teki Silang) melalui telaah materi (45 menit), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tiap-tiap kelompok membuat master TTS dalam bentuk jadi, 5 soal mendatar dan 5 soal menurun
b. Tiap-tiap kelompok membuat 10 pertanyaan, 5 soal mendatar dan 5 soal menurun
c. Tiap-tiap kelompok membuat blanko TTS untuk 5 mendatar dan 5 menurun dengan melihat master yang sudah
dibuat
3. TTS yang sudah dibuat oleh kelompok diserahkan pada kelompok lainnya untuk dijawab (20 menit). Misalnya Kelompok 1 ke kelompok 2, Kelompok 2 ke kelompok 3 …. dst
4. TTS yang sudah selesai dijawab, diserahkan kembali kepada kelompok pembuat untuk diperiksa (10 menit) dengan skor maksimal tiap soal 10 = 100
5. Hasil pemeriksaan TTS diserahkan kepada Guru untuk penilaian

4. JIG SAW (Team Ahli)
Materi : BAB IV Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan
Daerah
Kelas / Semester : X /1

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk merangkum / menghapal / menelaah materi yang akan di presentasikan (30 menit), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kelompok 1 : Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah
b. Kelompok 2 : Otonomi daerah dalam konteks NKRI
c. Kelompok 3 : Nilai, Dimensi dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
d. Kelompok 4 : Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
e. Kelompok 5 : Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
f. Kelompok 6 : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Tiap-tiap kelompok membuat 5 (soal) pertanyaan dalam kertas 2 lembar tentang materi secara keseluruhan
4. Team Ahli dari kelompok 1,2,3 mempresentasikan hasil telaahnya kepada kelompok 4,5,6.. Misalnya Kelompok 1 presentasi kepada kelompok 4 – 5 dan 6 secara berputar dst, sebagai sesi pertama (45 menit)
5. Kemudian Team Ahli dari 4,5,6 mempresentasikan hasil telaahnya kepada kelompok 1,2,3 secara berputar, pada pertemuan berikutnya (45 menit)
6. Kelompok 1,2,3 memberikan 5 soal pertanyaan kepada kelompok 4,5,6 untuk dijawab dan dikumpulkan (30 menit)
7. Soal dan hasil jawaban dikumpulkan kepada Guru sebagai bahan penilaian

MODEL – MODEL PEMBELAJARAN PPKN X SMK (Semester 2)

1. JIG SAW dan Portofolio
Materi : BAB V Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal IKa
BAB VI Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal
Ika
Kelas / Semester : X /2

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Tiap Kelompok mempersiapkan bahan untuk pembuatan Portofolio, seperti Kertas Asturo, Kertas Origami, Spidol, Lem dan Gunting
3. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk membuat Portofolio dari hasil telaah materi yang akan di presentasikan (45 menit), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kelompok 1 : Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
b. Kelompok 2 : Pentingnya Integrasi nasional
c. Kelompok 3 : Peran serta Warga Negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan
d. Kelompok 4 : Ancaman Terhadap Integrasi nasional
e. Kelompok 5 : Ancaman di bidang Poleksosbudhankam
f. Kelompok 6 : Peran serta Masyarakat dalam mengatasi berbagai Ancaman
4. Tiap-tiap kelompok membuat Portofolio dari hasil telaah materi sesuai pembagian kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :
– Menggunakan kertas asturo,origami seperti mading atau jadwal piket / pelajaran
– Konsep materi di tulis pada kertas origami, diprint, dan di tempel pada kertas asturo
– Disisipkan gambar, pernak-pernik, ornament sesuai selera kelompok
5. Portofolio dari kelompok 1,2,3, hasilnya ditempel pada dinding kelas secara berjauhan
6. Team Ahli dari kelompok 1,2,3 mempresentasikan Portofolio hasil telaahnya kepada kelompok 4,5,6.. Misalnya Kelompok 1 presentasi kepada kelompok 4 – 5 dan 6 secara berputar (45 menit)
7. Kemudian kelompok 4,5,6 menyimak, menanggapi dan menilai presentasi kelompok 1,2,3 dengan format seperti pada no 10
8. Portofolio dari kelompok 4,5,6, hasilnya ditempel pada dinding kelas secara berjauhan
9. Kemudian Team Ahli dari kelompok 4,5,6 mempresentasikan Portofolio hasil telaahnya kepada kelompok 1,2,3 secara berputar, pada pertemuan berikutnya (45 menit)
10. Kemudian kelompok 1,2,3 menyimak, menanggapi dan menilai presentasi kelompok 4,5,6 dengan format sebagai berikut :
No Nama Kelompok Nilai Score
Presentasi Prtofolio Kerjasama
1 Kelompok 1
2 Kelompok 2
3 Kelompok 3
4 Kelompok 4
5 Kelompok 5
6 Kelompok 6

11. Hasil Portofolio dan Penilaian tiap kelompok dikumpulkan kepada Guru untuk penilaian

2. WORD SQUARE (Tebak Kata)
Materi : BAB VII Wawasan Nusantara dalam Konteks NKRI
Kelas / Semester : X /2

1. Siswa di kelas dibagi 6 kelompok (5-6 orang)
2. Tiap tiap kelompok diberi tugas untuk membuat Word Square (Tebak Kata) melalui telaah materi (45 menit), dengan ketentuan sebagai berikut
a. Tiap-tiap kelompok membuat master Word Square dalam bentuk jadi, 10 soal mendatar, menurun dan menyilang (diagonal)
b. Tiap-tiap kelompok membuat 10 pertanyaan (soal) mendatar, menurun dan menyilang (Diagonal)
c. Tiap-tiap kelompok membuat blanko Word Square untuk 10 soal dengan melihat master yang sudah dibuat

3. Word Square yang sudah dibuat oleh kelompok diserahkan pada kelompok lainnya untuk dijawab (20 menit). Misalnya Kelompok 1 ke kelompok 2, Kelompok 2 ke kelompok 3 …. dst
4. Word Square yang sudah selesai dijawab, diserahkan kembali kepada kelompok pembuat untuk diperiksa (10 menit) dengan skor maksimal tiap soal 10 = 100
5. Hasil pemeriksaan Word Square diserahkan kepada Guru untuk penilaian

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 19, 2017 in Model PPkn

 

Tag: , ,

Ringkasan Materi PPKn X Semester 1 SMK/SMA Edisi Revisi (Kumpulan Materi PPKn dari RPP)

BAB I
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi :
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkat nya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewena ngan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 3, 2017 in Materi PKn 10

 

Tag: ,

Ringkasan Materi PPKn XI Semester 1 SMK/SMA (Kumpulan Materi dari RPP PPKn)

BAB I
MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM
Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 angka (6) UU No 39 Tahun 1999)

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:
a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang lansung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan
b. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia
b. Pealanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi.

Klasifikasi Hak Asasi Manusia berat menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, antara lain :
a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis dan agama
b. Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiyaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid
Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 3, 2017 in Materi PKn 11

 

Tag: ,

Materi PPKn SMK Kelas X Semester 2 (Kurikulum 2013)

BAB V
MENGARUNGI BAHTERA KEADILAN BANGSA INDONESIA

A. Hukum, Keadilan dan Ketertiban

1. Makna Hukum
a. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang yang mempunyai sifat mengikat, mengatur, memaksa dan bersanksi
b. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (Immanuel Kant)
c. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (Leon Duguit)
d. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya (E.M. Meyers)
e. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (S.M. Amin)
f. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu (J.C.T. Simorangkir)
g. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya (M.H. Tirtaatmidjaja)
Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 10, 2016 in Materi PKn 10, PKn-koe

 

Tag: , , , ,

Materi Pembelajaran PPKn SMK

Bagi yang memerlukan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), silahkan mendownloadnya disini !

Buku PPKn SMK Kurikulum 2013

Buku Siswa

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa (Edisi Revisi 2016)
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa Semester 1
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Siswa Semester 2
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Siswa Semester 1
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Siswa Semester 2
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Siswa

Untuk Guru

Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru (Edisi Revisi 2016)
Buku PPKn SMK Kelas X untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XI untuk Guru
Buku PPKn SMK Kelas XII untuk Guru

Ringkasan Materi PPKn SMK Kurikulum 2013

Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2 (Edisi Revisi 2016)
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn X SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XI SMK K-13 Semester 2
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 1
Materi PPKn XII SMK K-13 Semester 2

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 3, 2015 in Materi PKn

 

Tag: , ,

Materi PPKn SMK Kelas X Semester 1 (Kurikulum 2013)

BAB I
NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Perlindungan dan Pemajuan HAM

1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak dasar, hak pokok, hak pundamental yang melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (John Locke)
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci (Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM)
Setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, karena setiap orang memiliki kebebasan dan kesamaan harkat, derajat serta martabat. Manusia merupakan makhluk Tuhan YME yang paling mulia. Karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati dan dilindungi oleh setiap orang.

2. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia :
– Kasus Marsinah (1993), Kasus Munir (2004)
– Kerusuhan Tanjung Priok (1984)
– Tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)
– Kerusuhan Tri sakti (1998)
– DOM Aceh, Petrus
Sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, hal ini disebabkan karena manusia lebih mementingkan diri (egois), kekuasaan yang berelebihan dan kurangnya kesadaran hukum
Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 23, 2015 in Materi PKn 10

 

Tag: , , , , , ,

Materi PPKn SMK Kelas XI Semester 2 (Kurikulum 2013)

BAB VI
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Makna Hak Warga Negara
– Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara
– Contoh hak warga negara :
– Memperoleh pendidikan yang layak
– Memperoleh penghidupan yang pantas
– Mempergunakan sarana prasarana umum
Perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara :
– Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir. Sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang
– Hak warga negara sifatnya nasional, dibatasi oleh status kewarganegaraannya artinya tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia akan tetapi semua hak asasi manusia, juga merupakan hak warga negara.
– Misalnya hak setiap warga negara menduduki jabatan pemerintahan RI adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi setiap orang bukan warga negara Indonesia

2. Makna Kewajiban warga Negara
– Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai anggota dari sebuah negara
– Contoh kewajiban warga negara :
– Membayar pajak tepat waktu
– Mematuhi peraturan lalulintas angkutan jalan raya
– Membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman
Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi :
– Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan
– Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar, pokok, pundamental yang harus dilaksanakan setiap setiap orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan seseorang

Read the rest of this entry »

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 26, 2015 in Materi PKn 11

 

Tag: , , , , ,